LAJU SUMSEL, MUARA ENIM -- Forum Guru Tenaga Honorer Non Kategori 35+ se-Sumatera Selatan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) Provinsi Sumatera Selatan ke-II, di Ballroom hotel Griya Serasan Sekundang Muara Enim, Selasa (10/11).
Ketua GTHNK35+ Sumatera Selatan Yenni Marantika, S.Psi mengajak seluruh pengurus dan anggota GTHNK35+ se-Sumatera Selatan untuk terus kompak serta bahu membahu di dalam memperjuangkan nasib para guru dan pegawai honorer yang ada di lingkup Pendidikan.
"Mari pengurus GTHNK35+ kabupaten/ kota se-Sumsel untuk terus gigih dalam perjuangan ini dengan terus memperkuat kekompakan dan bergerak dengan usaha maksimal untuk menggapai perjuangan yang kita inginkan agar presiden mengeluarkan Kepres PNS," tegasnya.
Kemudian Yenni mengajak seluruh pengurus untuk memberikan motivasi pada pengurus dan anggota lainnya agar yakin dan percaya perjuangan ini akan menggapai hasil maksimal.
"Ayo sama-sama pada seluruh pengurus kabupaten/kota yang lain untuk memotivasi pengurus kabupaten kota yang lain untuk tetap kompak di dalam memperjuangkan nasib GTHNK35+ ini dan terus melakukan konsolidasi serta sosialisasi ke pihak eksekutif maupun legislatif guna mendapatkan dukungan dari Pemerintah daerah, DPRD, Dinas Pendidikan, PGRI serta pemangku kepentingan di kabupaten/kota masing-masing," ajaknya.
Dijelaskan Yenni, saat ini GTHKN35+ Sumsel sudah terbentuk di kabupaten kota di Sumsel.
"Alhamdulillah hari ini sudah 16 kabupaten/kota yang telah tergabung di GTHNK35+ di Sumsel. Ini membuktikan bahwa kita merupakan organisasi besar yang mempunyai kekuatan besar demi perjuangan mencapai Kepres PNS dan akan mudah mendapatkan dukungan dari Pemerintah daerah masing-masing," tegasnya.
Plt Ketua PGRI kabupaten Muara Enim Jumran SH., MM mengungkapkan bahwa GTHNK 35+ ini salah satu organisasi guru honorer yang solid dan kuat. Hal ini dibuktikannya dengan telah terbentuknya dari tingkat daerah hingga nasional.
"GTHNK35+ ini merupakan organisasi guru yang cukup solid dan kuat. Kita buktikan di Sumsel saja sudah ada 16 pengurus kabupaten kota yang terbentuk. Kemudian sudah adanya kepengurusan daerah dan pusat," jelasnya.
Kemudian Jumran berpesan agar kesolidan ini tetap terjaga serta PGRI mendukung sepenuhnya usaha GTHNK35+ untuk menjemput Kepres PNS pada Munas mendatang.
"PGRI mendukung sepenuhnya agar Pemerintah mengeluarkan Kepres PNS terhadap GTHNK35+ ini. Hal ini dibuktikan dengan rekomendasi yang telah diberikan oleh PB PGRI Pusat ke Presiden yang ditanda tangani oleh seluruh pengurus PGRI Provinsi," pesannya.
Selanjutnya Jumran menegaskan saatnya pemangku kepentingan memikirkan nasib guru. Hal ini dikatakannya bahwa keberhasilan para pemangku kepentingan tidak terlepas dari keberhasilan guru dalam mendidik.
"Saatnya pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota dan pemangku kepentingan lain baik legislatif maupun eksekutif untuk memperjuangkan guru. Apalagi keberhasilan ini para pemangku kepentingan tidak terlepas dari keberhasilan guru dalam mendidik," pungkasnya. (SMSI)
Editor: Karni
Komentar