LAJU SUMSEL, PALEMBANG -- Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menghimbau seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS) untuk segera mendata jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) diderahnya masing-masing, mengingat merebaknya virus corona yang secara global melanda sejumlah negara di dunia tak terkecuali Indonesia sekarang ini yang diyakini akan berdampak dengan sosial ekonomi masyarakat miskin.
Himbauan tersebut diungkapkan Gubernur H. Herman Deru menyampaikan arahan kepada para Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Sumsel melalui Video Conference di Sumsel Command Center, Kantor Gubernur Sumsel, Senin (30/3) siang.
Dalam kesempatan ini Herman Deru menyampaikan tugas berat akan dilalui Kepala Dinas Sosial terutama dalam hal penanganan dampak sosial terutama bagi masyarakat miskin dan rentan terpapar virus corona.
"Saya harapkan para Kepala Dinas Sosial di 17 Kabupaten/kota di Sumsel dapat sonergi dengan tugas pencegahan penyebaran Covid-19 ini. Termasuk penyelesaian masalah yang akan timbul di tengah masyarakat," tegas Herman Deru.
Herman Deru mengapresiasi atas kerja yang telah dilakukan seluruh jajaran Dinas Sosial dan Bps se-Provinsi Sumsel yang terus berupaya membantu kinerja gugus tugas dalam hal pendataan warga dalam mengantisipasi laju penyebaran Corona.
"Ini juga penting. Karena kita harus memikirkan saudara-saudara kita yang masuk dalam data atau keluarga penerima manfaat,” katanya.
Melalaui data keluarga penerima manfaat menurutnya, pasti akan ada peningkatan jumlahn sebab secara administrasi sebelumnya ada warga yang belum terdaftar.
“Maka dengan ini saya Gubernur Sumsel meminta Kadinsos, Bps, serta gugus tugas dan seluruh Dinsos Kabupten/kota segera mendata ulang," tambahnya.
Herman Deru menghimbau agar gugus tugas tetap memakai asas akuntabilitas, efektif dan efisien. Oleh sebab itu pula perlunya bimbingan BPKP, inspektorat yang ada di kabupaten/kota masing-masing.
“Saya harap jangan terhambat, jangan sampai ada warga SUMSEL yang menjadi miskin baru bahkan mungkin kesulitan makan karena tidak produktif," tambahnya.
Dia menyebut bantuan KPM akan segera disalurkan pada warga miskin asal sesuai dengan aturan. Oleh karena itu Bupati/walikota harus mengetahui seberapa besar pafon dana yang harus disalurkan.
"Pemprov menunggu data itu, kami akan membantu meringankan beban gugus tugas di kabupaten/kota,” pungkasnya. (MK)
Harus di data ulang.. Karena banyak di desa saya yg tak wajar menerima blt. Kpm. Masak orang rumahnya mewah kok bisa dapat bantuan sedang yg wajar menerima gak dapat.
Dak adil ni pak gub. Yg keno dampak ni bukan cm yg penerim BLT tp jg cak kami pelaku usaha harian kami mendap dirumah ngikuti anjuran pemerintah dak bjualan la 2 Minggu lambat laun jangan kan untung modal buat jualan lagi biso2 kami dak Ado lagi tpakso nak cari utangan dulu buat jualan lagi
Bagus dan penting buat informasi yg blm tahu tentang palembang
Ini wajib di data ulang, karena yang seharusnya dapat ada juga yang tidak dapat begitu juga sebaliknya.Bahkan seharusnya seluruh jenis bantun langsung maupun tidak langsung, tunai maupun tidak tunai harus di data ulang kerena banyak tidak kewajaran dalam menerima bantuan.
lanjut kan pak gubernur smoga sehat selalu. dari saya draiver gojek
Kalau mau memberi bantuan jng cuma utk penerima BLT pak gubernur,kami pekerja harian dan selama ini tdk mendapatkan BLT sdgkan skrg kami tdk bekerja Krn Wabah Corona ini...alangkah bijaknya jika semua masyarakat mendapatkan bantuan wlw tdk dpt BLT tp dpt jg bantuan dlm suasana Wabah Corona ini.Terimakasih
Sikapi kebijakan pemerintah dengan cermat ,jika anda termasuk keluarga kurang mampu silahkan daftarkan ke pemerintah setempat , mumpung ada kesempatan.dikarnakan Corona
Tolong data di 9 Ilir pak,banyak yg dak pantas Nerima bantuan
Kami juga keluarga tk mampu semua bantuan tdk dapat pak kami cuma buruh harian juga
Aslkm pak saya warga dari 16 ulu selama ini belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah dari saya bekerja seorang tukang becak dari anak umur 1 tahun sampai anak saya umur 16 tahun apalagi keadaan saya hidup miskin ngontrak rumah kayu yg kurang begitu sehat saya sangat mengharapkan sekali bantuan dari pemerintah
Benar tu pak gubernur harus didata ulang terus kriteria yg dpt BLT syarat2nya harus transparan.
Program Pemerintah sangat baik terhadap masyarakat .. apalagi di saat kami membutuhkan .. bpk Gubernur pun terkadang turun tangan dlm nenyikapi masyarakat bermacam" pola ..
Betul sekali bpk Gubernur .. pendataan ulang krn terkait msh bnyk yg blm tahu apalagi syarat kn harus menggunakan poncel canggih dg menggunakn email sementara masyarakat yg tdk punya poncel tsb tdk bs mendaftar untuk mendapatkan KPM dn BLT tsb .. hal semacam ini harus difikirkan .. tkasih ..
Gimna yang ktp nya msh data lama..Sedang dia pindah kontrak tmpat lain