LAJU SUMSEL -- Kerap munculnya pertanyaan masyarakat mengenai kejelasan proyek IKN, baik dari asal muasal dana, sampai mana proses berjalan, ataupun keberlanjutan setelah bergantinya rezim.
Proyek IKN pun banyak menuai polemik. Belum lama ini juga timbul masalah terkait proyek IKN itu sendiri, salah satunya masalah anggaran. Terlebih, negara ini sedang dalam masa pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang sangat menggerus anggaran negara.
Seperti yang kita ketahui, anggaran untuk proyek ini pun bisa dikatakan tidaklah sedikit. Presiden Indonesia, Joko Widodo, mengungkapkan bahwasanya dana proyek pemindahan IKN ini diestimasikan menggunakan anggaran dinominal Rp 500 triliun. Dana tersebut berasal dari berbagai sumber, salah satunya anggaran pendapatan dan belanja negara.
Pemerintah menetapkan anggaran pembangunan ibu kota baru sekitar Rp 466 triliun - Rp 486 triliun hingga 2045 mendatang. Dari total tersebut, APBN akan menanggung sekitar 19-20 persen.
Selain itu, anggaran untuk proyek IKN ini tidak serta merta hanya mengandalkan APBN, akan tetapi juga bisa dengan memanfaatkan investasi swasta, BUMN, obligasi publik, dan sebagainya. Namun belum lama timbul masalah baru, yaitu salah satu investor utama proyek IKN, SoftBank Group, mengundurkan diri untuk berinvestasi.
Bertu Merlas, Anggota Komisi XI DPR RI mengatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah.
“Sebetulnya munculnya investor asing itu baru baru ini aja, justru awalnya investor lokal diharapkan menjadi pengembang di sekitar wilayah IKN. Jadi, saya kira hal itu tidak akan menjadi masalah," ujarnya.
Mengenai mundurnya investor utama proyek IKN, Bertu Merlas menanggapi bahwa masalah tersebut bukanlah masalah yang besar dalam pembangunan proyek IKN. Dengan adanya kejadian tersebut, justru Bertu Merlas berharap bahwa Investor lokal mampu menjadi pengembang wilayah dalam proyek IKN.
Mengenai Investor lokal yang dimaksud, Bertu Merlas mengatakan bahwa investor lokal di Indonesia memiliki kapasitas yang mumpuni. Menurutnya, banyak pengembang lokal besar seperti misalnya, Citraland, Lippo Group, Podomoro yang tidak kalah bagus dengan pengembang Internasional.
Perihal perkiraan skema kontrak yang digunakan, Bertu Merlas mengatakan bahwa kemungkinan skema kontrak dari investasi proyek IKN ini dilakukan dengan skema Bill Operate Transfer (BOT) yang dimana setelah kurun waktu tertentu, semua infrastruktur dan fasilitas lainnya akan dikembalikan kepada negara.
“Saya kira bisa skema kontraknya dalam bentuk Bill Operate Transfer (BOT) setelah beberapa tahun, misal 25 tahun, saya juga kurang paham karena saya bukan anggota PANJA di situ, mungkin setelah 25 tahun infrastruktur dan bangunan fasilitas fasilitas dikembalikan kepada negara," pungkas Anggota DPR RI Fraksi PKB dari wawancara pribadi yang dikutip, Selasa (31/5).
Hal yang dikhawatirkan masyarakat banyak pun adalah keberlanjutan proyek ini ke depannya. Di tahun 2024 tepatnya tanggal 14 Februari, akan dimulainya Pemilihan Presiden (Pilpres) yang otomatis akan mengasilkan pemerintah baru.
Bergantinya rezim juga memunculkan stigma masyarakat apakah mega proyek ini tetap akan berjalan atau ditinggalkan.
Perihal keberlanjutan proyek IKN pasca pergantian rezim, Bertu Merlas mengingatkan bahwa proyek IKN ini sudah memiliki Undang –Undang. Artinya, siapapun presidennya atau bergantinya rezim nanti, tugas eksekutif harus melaksanakan UU IKN tersebut. Terkecuali, UU ini dihapus atau direvisi.
Mengenai optimisme keberlanjutan proyek IKN, Bertu Merlas sangat optimis dalam keberlanjutan proyek IKN tersebut. Menurutnya, hal tersebut berdampak positif karena IKN ini berorientasi pada keadilan dengan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bagi negara. Bertu Merlas menganggap bahwa selama ini pembanguanan dominan berada di Indonesia wilayah barat.
“Saya berharap bahwa pelaksanaan proyek IKN ini dilaksanakan dengan sebetul-betulnya, karena ini adalah sejarah bagi negara kita, memindahkan Ibukota negara yang paling lama di negara kita ini, yakni Jakarta. Dan ini dipindahkan ke suatu daerah yang sampai saat ini bentuknya masih hutan, bila terjadi perpindahan saya berharap, ini menciptakan pertumbuhan baru di negara kita ini, tidak terkonsentrasi di wilayah barat tapi juga di tengah dan timur. Saya berharap juga dalam pelaksanaannya dilakukan dengan bersih, bebas kolusi, bebas korupsi, dan Insyaallah masayarakat setempat juga mendapatkan dampak yang baik dari proyek IKN ini," pungkas Anggota DPR RI dapil Sumsel 2 ini.
(M. Fathi A Panggarbesi)
Komentar