Masa Jabatan Menyisakan 18 Bulan Lagi, Bagaimana Penilaian Masyarakat Terhadap Kinerja Walikota/Wakil Walikota Pagar Alam Saat ini?

Klaim dari pemkot Pagar Alam bahwa pihaknya telah menjalankan visi dan misi kepala daerah yang mengusung jargon "Kerja Keras Kerja Cerdas" dengan visi mewujudkan Pagar Alam maju dengan konsep kesejahteraan masyarakat serta keindahan ekonomi dan keadilan dalam memperoleh pendidikan yang direalisasikan dalam berbagai program di antaranya bantuan stek kopi yang dananya berasal dari bantuan gubernur Sumsel dan APBD telah mencapai hampir 3 juta batang bekerjasama dengan 235 kelompok tani. 

 

"Jika dikonversikan program stek kopi ini diperkirakan sudah mencapai 1185 hektare lahan perkebunan," terang Kabid Perkebunan, Diki Herlambang melalui stafnya, Piki, Selasa (15/02).

 

Selain itu digali dari berbagai sumber, Pemkot Pagar Alam sejak 2 tahun terakhir telah juga menggelontorkan bantuan kredit modal usaha (KUR) bunga nol persen bekerjasama dengan Bank Sumsel dengan menyasar UMKM dan petani/pekebun. 

 

Di bidang sosial kemasyarakatan, Pemkot Pagar Alam mengaku telah memberangkatkan sebanyak 20 orang guru ngaji untuk ibadah ke tanah suci dan direncanakan rutin dilaksanakan setiap tahunnya serta menyalurkan program bantuan perumahan yang bersumber dari pemerintah pusat dan provinsi sebanyak hampir 1000 unit serta capaian-capaian lainnya.

 

Lalu bagaimana suara masyarakat kota Pagar Alam?. Berikut Ulasan Singkatnya; 

 

Supriadi (56), yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang ojek saat ditanya kesannya mengungkapkan bahwa selama hampir 5 tahun ini dirasakannya belum ada perubahan yang signifikan yang terlihat. 

 

"Saya setiap hari berkeliling mengantar penumpang dan sepanjang pengamatan saya tidak ada perubahan sama saja seperti 10 tahun yang lalu," ujarnya.

 

Rusmiana (61), seorang pedagang di pasar Dempo Permai masih mengeluhkan soal musim paceklik yang selalu menghantui para pedagang seperti dirinya setiap tahun yang membuat aktifitas jual beli menjadi sepi. 

 

"Kami harap ada usaha dari pemerintah ke depannya untuk menghilangkan kondisi paceklik ini sebab berdagang ini adalah satu-satunya sumber penghasilan orang-orang seperti kami yang harus setiap tahun menghadapi paceklik sepi pembeli," keluhnya.

 

Sementara Hengki (37), seorang petani pekebun juga peladang mengeluhkan belum ada keberpihakan kepada kaum petani/pekebun dengan masih mahal harga pupuk dan obat-obatan serta tidak adanya proteksi harga jual panen petani. 

 

"Memang kami ketahui ada program stek kopi bantuan pemerintah provinsi melalui pemkot Pagar Alam namun tidak semua petani tersentuh oleh program itu dan problem paling besar yang kami hadapi adalah mahalnya ongkos pertanian dan perkebunan seperti harga racun rumput maupun pupuk yang terus melambung tinggi diperparah harga jual panen kami selalu tidak menentu yang terkadang antara hasil panen dengan ongkos produksi sering kali tidak seimbang dan akibatnya petani seperti kami merugi," ungkapnya.

 

Persoalan penangan banjir maupun pembanguan dan perbaikan infrastruktur, pencegahannya masih saja terus dikeluhkan warga kota Pagar Alam dengan terus terjadi peristiwa kebanjiran di beberapa wilayah perkotaan terutama di dua kawasan Kecamatan yakni Kecamatan Pagar Alam Utara dan Selatan. 

 

"Makin tahun ini wilayah yang terendam banjir saat musim penghujan makin luas dan hingga kini upaya untuk pencegahannya oleh pemerintah daerah nampaknya tidak selalu tidak berhasil," tutur Samson, seorang warga Pagar Alam Utara. 

 

Dodi (23) yang belum lama menyelesaikan studi S1 nya menuturkan kegundahannya lantaran belum terbuka lapangan pekerjaan di kota kelahirannya ini. Padahal menurutnya ratusan atau mungkin ada ribuan angkatan kerja baru yang ada di kota Pagar Alam setiap tahunnya dan sangat butuh dukungan dari pemerintah daerah. 

 

"Hingga saat ini saya belum pernah melihat atau mendengar di kota Pagar Alam diadakan Job Fair bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan padahal setiap tahun ada ratusan atau bahkan ribuan angkatan kerja seperti saya," ucapnya sembari mengatakan seharusnya pemerintah daerah gencar mengadakan pelatihan-pelatihan sekaligus memberikan akses bantuan permodalan maupun fasilitas lainnya bagi angkatan kerja baru seperti dirinya agar dapat berwira usaha. 

 

Kebijakan pemerintah bidang pendidikan pun dirasa masyarakat masih belum terasa bahkan tidak nampak sama sekali, contohnya saja belum ada himbauan atau pelarangan lembaga pendidikan negeri mulai dari tinggi SD dan SMP yang kerap mewajibkan calon siswanya membeli baju seragam berbagai jenis sesuai selera sekolah masing-masing yang di rasa sangat memberatkan orang tua murid sehingga ada stigma pendidikan berbiaya tinggi. 

 

"Semakin tahun biaya masuk sekolah mulai dari SD hingga SMP makin mahal terutama kewajiban membeli seragam bahkan sampai 4 atau 5 stel beserta atributnya yang buat kami masyarakat berpenghasilan pas-pasan ini di rasakan memang sangat memberatkan sekali," ungkap Weni salah seorang ibu rumah tangga. 

 

Pengamat politik dan kebijakan publik, Zahrizal, M.Si, menuturkan bahwa walaupun koresponden belum dapat mencerminkan suara dan penilaian masyarakat secara utuh, namun dengan adanya hal tersebut paling tidak dapat menjadi koreksi terhadap apa-apa saja yang telah dicapai pemerintah daerah di bawah priode kepemimpinan seseorang kepala daerah. 

 

Menurut Aprizal, secara garis besar bahwa espektasi masyarakat akan selalu besar terhadap para pemimpin daerah masing-masing. Di mana diharapkan akan ada timbal balik sporadis yang diberikan oleh para pemimpin terpilih kepada masyarakat secara luas berbentuk program-program yang langsung menyentuh menyeluruh bukan hanya untuk kalangan tertentu atau hanya diberikan kepada para pendukung politik pemimpin itu saja. 

 

"Sebelum atau selama proses pemilu, biasanya masyarakat akan terprakmentasi alias terkotak-kotak antara pendukung dan bukan pendukung. Namun setelah pemimpin itu terpilih, masyarakat akan otomatis terekonsiliasi kembali dengan sendirinya yang kemudian mengharapkan pemimpin-peminpin itu kemudian mampu merealisasikan dan menjalankan langsung program-programnya yang effecknya untuk semua masyarakat di daerah itu dan tentunya bukan hanya untuk sekelompok atau golongan tertentu saja sehingga dirasakan benar bahwa para pemimpin tersebut adalah milik semua orang dan golongan terlepas dari polemik pilkada sebelumnya sehingga nilai si pemimpin tersebut akan menjadi investasi politiknya di masa depan jika hendak mencalon diri kembali. Namun jika dirasa atau dinilai tidak cukup cakap dan hanya mementingkan pihak atau kelompok tertentu saja maka masyarakat pasti juga akan enggan ke depannya," paparnya. 

 

Memberikan sesuatu yang bisa selalu dapat diingat dan berkesan mendalam bagi masyarakat luas juga dapat jadi suatu investasi politik bagi para pemimpin lanjut Aprizal. Dimana di masa-masa kepimpinan para kepala daerah, masyarakat selalu ingin melihat sesuatu yang baru terutama bidang infrastrukur yang mengena langsung dengan masyarakat seperti jalan atau bangunan tertentu sehingga masyarakat akan mengingat bahwa itu adalah legacy atau warisan pemimpin tersebut di masa kepemimpinannya atau biasa disebut program Mercusuar di kalangan politik dan pemerintahan. 

 

"Jika di masa kepemimpinan seseorang, masyarakat tidak melihat sesuatu yang baru dari si pemimpin tersebut itu juga bisa jadi sumber penilaian negatif dan di cap sebagai pemimpin yang gagal oleh masyarakat, namun sebaliknya jika pemimpin itu berhasil maka effeknya akan menjadi investasi politik yang besar di masa depan," sambungnya.

 

Tensi politik di daerah juga bisa menjadi penilaian baik buruknya seorang kepala daerah termasuk bagaimana strategi mereka untuk menyelesaikan mengatasi hal itu. 

 

"Masyarakat saat ini sudah semakin pintar dan terdidik menyikapi isu-isu politik beserta tensi maupun dinamikanya dengan derasnya informasi yang mereka bisa dapatkan melalui berbagai media yang membuat masyarakat mampu mengerti sekaligus bisa memberikan penilaian baik buruknya figur tertentu yang menurut saya hal ini juga mesti di sikapi bijak oleh para pemimpin daerah," pungkasnya.