LAJU SUMSEL, PALEMBANG - Pembangunan secara menyeluruh dan merata tentu membutuhkan sinergi semua pihak, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk para jurnalis wartawan dengan goresan tintanya di media-media, organisasi Kepemudaan dan Kemasyarakatan serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kontrol sosial terdepan dalam mengawal serta mengawasi agar tetap on the right track, sesuai Undang-Undang yang berlaku serta jalur dan prosedur yang terukur.
Dalam rangka itu gabungan Praktisi, Aktivis, Wartawan dan LSM se-Sumatera Selatan mengutuk keras pernyataan Ketua FKD (Forum Kepala Desa) di Kabupaten OKU yang mengeluarkan stetement “Bubarkan LSM dan wartawan".
Dalam orasi yang didengungkan aksi gabungan ini menuntut untuk mengusut tuntas Penggunaan Dana Desa di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang terindikasi banyak penyimpangan serta minta kepada pihak lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Selatan agar segera mengadakan tes Urine khusus buat para Kepala Desa yang ada di bumi Serasan Sekundang tersebut untuk memastikan mereka sebagai pimpinan sehat secara fisik maupun mental dan mesti menjadi teladan bagi masyarakatnya.
Unjuk rasa ini sendiri murni dilakukan oleh gabungan LSM dan wartawan Sumatera Selatan karena adanya pernyataan ketua Forum Kepala Desa (FKD) Kabupaten Ogan Komering Ulu yang mengadakan unjuk rasa terlebih dahulu di halaman kantor Bupati OKU yang dipimpin oleh Flando Kades Desa Belatung pada 28 Desember tahun 2021. Dalam orasinya, Flando meminta pihak terkait untuk menertibkan LSM serta Wartawan yang ada dalam wilayah kabupaten OKU bila perlu dibubarkan saja ucap Flando dalam orasinya di hadapan para Kepala Desa yang ada dalam wadah FKD tersebut.
Akibat pernyataan Flando tersebut, pengurus LSM dan Wartawan yang ada di OKU menilai pernyataan oknum Kades telah menyinggung perasaan dan menodai citra Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM) dan organisasi lainnya sebagai lembaga kontrol sosial.
DesLefri Ketua Umum LSM POSE RI mengatakan aksi yang kali ini meminta aparat penegak hukum baik Kepolisian maupun Kejaksaan yang ada di wilayah OKU khusus nya agar segera melakukan pengusutan atas penyalahgunaan dan penyelewangan dana desa setiap tahun serta meminta oknum kepala desa yang membuat pernyataan LSM dan wartawan dibubarkan saja kiranya dapat melakukan klarifikasi apa maksud dan tujuan nya berbicara seperti itu ungkapnya, ungkap pegiat anti korupsi ini
Selain DesLefri beberapa ketua LSM turut berorasi di antaranya Yan coga bakal calon Walikota Palembang Jalur Independen yang mengutuk keras pernyataan Flando ketua FKD OKU juga ada Supriyadi ketua LSM Garansi, Munson Pasaribu Ketua LSM Obor, Muhammad Sanusi Direktur SCW Sumsel, Ari Anggara banyuasin Ruben Alkatiri, rubi indiarta,carma, umar serta Samiun dari LSM Gerebek sumsel dan beberapa pengurus LSM berasal dari Baturaja Oku ,serta para anggota LSM dan wartawan dari Palembang Banyuasin,Prabumulih ,OKI, Lahat Muara Enim dan Oku Timur ikut serta berunjuk rasa.
Yan Coga menyampaikan dengan tegas,
"Ini shock teraphy atau pelajaran awal tahun 2022 yang sangat penting bagi kita semua. Jelas dalam UU Desa Nomer 6 Tahun 2014 bahwa kemajuan dan segala proses pembangunan berkelanjutan bukan hanya di desa bahkan di nasional nya melibatkan semua pihak, baik itu tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan ibu-ibu yang tentunya disana tergabung juga organisasi masyarakat seperti wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)," ujarnya Senin (3/1/2022).
Lanjut Eks Ketua FORBES KNPI Sumsel ini, bahwasanya, "Para Kades selaku pucuk pimpinan di desa harus terbuka dan cerdas terhadap elemen masyarakat yang kritis dan aktif, jangan malah diancam bahkan mau dibubarkan,ini seperti mau kembali ke zaman primitif, sangat kelihatan para Kades tersebut terkesan tidak dewasa dan jauh dari kemajuan.
Tindakan dari FKD itu sangat memalukan dan bertentangan dengan program Pemerintah Pusat yakni membangun Indonesia dari desa melalui 18 poin SDGs Desa nya dimana desa harus damai dan berkeadilan, kemitraan dengan semua elemen masyarakat untuk pembangunan desa dan kelembagaan desa dinamis yang terbuka dengan kontrol sosial yang ada."
Setelah melakukan aksi di depan Bundaran Air Mancur para aktivis LSM dan wartawan juga melanjutkan aksi dan orasi nya di gedung badan Narkotika propinsi atau BNP Sumsel yang intinya meminta pihak BNP segera lakukan tes urine kepada semua kades yang ada di Oku agar kiranya bumi Serasan sekundang tidak di pimpin oleh kades yang terindikasi Narkoba pungkasnya.
Sumber: coganews
Komentar