LAJU SUMSEL, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru mengatakan, Pemprov Sumsel akan segera melakukan vaksinasi kepada masyarakat Sumsel. Hal itu disampaikan Herman Deru usai mengikuti rapat bersama Presiden RI Joko Widodo melalui virtual dari command centre kantor Gubernur Sumsel, Rabu (6/1).
Diungkapkannya, secara masifnya vaksinasi itu akan diawali dengan pemberian vaksin kepada Presiden RI pada 13 Januari 2021 mendatang. Dilanjutkan dengan pemberian vaksin kepada para kepala daerah mulai dari para Gubernur serta Bupati dan Wali Kota termasuk para tenaga kesehatan.
"Yang harus diingat adalah vaksinasi ini wajib untuk masyarakat. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mau divaksin. Namun saat ini tetap melihat skala prioritas sasaran dan skala prioritas ketersediaan," kata Herman Deru.
Dia menjelaskan, kewajiban vaksinasi tersebut berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Dimana Undang Undang tersebut bertujuan untuk mewujudkan tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi rakyat Indonesia yang merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan nasional.
“Perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan lalu lintas internasional, serta perubahan lingkungan hidup dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk pola penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan membahayakan kesehatan masyarakat serta dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional,” paparnya
Sejauh ini, lanjutnya, Pemprov Sumsel siap untuk melakukan vaksin kepada masyarakat. Saat ini sedikitnya ada 30 ribu vaksin yang telah tiba di Sumsel. Namun vaksinasi ini masih menunggu dua rekomendasi lagi yakni dari Majelis Ulama Indonesia dan BPOM.
"Semua sudah siap. Dikirimnya vaksin ini ke Sumsel karena kita telah menyatakan kesiapan. Termasuk kesiapan gudang vaksin di Kabupaten dan Kota. Saat ini ada 30 ribu vaksin yang tersedia. Saya mengingatkan untuk dilakukan pengawalan dan pengawasan vaksinasi ini," terangnya.
Dijelaskanya, berbarengan dengan vaksinasi tersebut, Pemprov Sumsel juga akan mengakselerasi tiga aspek lainnya yakni, peningkatan penanganan kesehatan, masalah sosial dan pemulihan ekonomi.
"Percepatan belanja juga kita lakukan. Sebab berdasarkan instruksi Presiden, mulailah lakukan lelang sejak APBD disetujui, jangan banyak pertimbangan. Kita sudah lakukan lelang secara bertahap. Termasuk juga soal distribusi bansos tunai untuk masyarakat juga sudah dilakukan," bebernya.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mengingatkan pemerintah daerah untuk bekerja keras dalam penanganan pandemi covid-19 ini. Terlebih beberapa negara saat ini harus melakukan lockdown akibat melonjaknya penularan covid-19.
"Butuh kesiapan dan kerja keras dari pemerintah daerah menuju vaksinasi ini. Selain itu, tingkatkan edukasi masyarakat terkait disiplin protokol kesehatan, karena saat ini saya lihat disiplin protokol kesehatan sudah mulai kendor," kata Jokowi.
Dia juga menerangkan, Pemerintah Pusat secara bertahap telah mengirimkan vaksin ke sejumlah wilayah. Sedikitnya 329.500.000 vaksin yang akan didistribusikan ke seluruh Indonesia.
"Pengiriman vaksin dilakukan secara bertahap. Kita juga masih menunggu kiriman vaksin yang telah kita pesan. Tolong itu diawasi dan dilakukan pengawalan," bebernya.
Jokowi juga menuntut pemerintah daerah untuk membuat strategi dalam mewujudkan pemulihan ekonomi di masa pandemi ini. Salah satunya membuka ruang investasi guna mendorong pembangunan.
Dimana dia meminta agar kementerian maupun pemerintah daerah tidak menghambat investasi yang akan masuk.
"Pembangunan yang saat ini dilakukan tidak bisa dicover seluruhnya oleh APBN. Kuncinya harus ada investasi. Jangan hambat investasi. Berikan pelayanan yang cepat dan baik. Itu juga mendorong pemulihan ekonomi," pungkasnya.
Komentar