Gubernur Herman Deru Tak Ingin Petani Jadi Buruh di Tanahnya Sendiri

Sesaat setelah pengukuhan, Herman Deru pun menantang pengurus DRD yang baru dilantik untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Sumsel.

 

Menurut HD, potensi pertanian di Sumsel sangatlah besar, namun sayangnya kesejahteraan petani masih perlu diperhatikan. 

 

Tak ingin petaninya menjadi buruh di tanahnya sendiri, HD berpendapat bahwa satu-satunya cara yang mendesak dilakukan adalah dengan meningkatkan produktivitas hasil pertanian dari sebelumnya dibawah 5 ton menjadi rata-rata 6 ton per hektare.

 

"Petani tidak bisa kita biarkan bergerak sendiri. Saya sering lakukan hitung-hitungan, mereka masih menjadi buruh di tanahnya sendiri dengan penghasilan Rp 80.000-Rp 100.000. Makanya Saya tantang bapak ibu sekalian (Dewan Riset Daerah) untuk membenahi pola pikir petani juga inovasi apa yang bisa dilakukan pada Alsintan," jelas HD.

 

Selama ini kata HD, alat pertanian cenderung sangat mahal mencapai ratusan juta sehingga sulit dijangkau para petani. Melalui inovasi alat pertanian diharapkan ada alternatif alat yang bisa dimanfaatkan petani untuk meningkatkan produksinya.

 

"Saya tentu perlu dibantu para ahli. Agar segala kebijakan ini tepat sasaran, efektif dan efisien. Semuanya masih mungkin diperbaiki dan ini harus menjadi pemikiran komperhensif. Kita tidak bisa bergerak parsial," jelasnya.

 

Menurut HD, masukan dan pertimbangan para dewan riset sangat dibutuhkan apalagi menyangkut kebijakan yang melibatkan orang banyak. 

 

Iapun berharap setiap inovasi terus diprogress perkembangannya sehingga tidak menjadi gong yang bergema di awal saja.

 

"Saya mengajak mereka untuk membuat penelitian atau riset terhadap semua permasalahan yang ada misal tentang bagaimana kita meningkatkan pangan, budaya, teknologi. Itulah yang menjadi pijakan untuk para pemimpin dalam mengambil kebijakan," tambahnya.

 

Terpenting lagi lanjut HD, jiwa mental inovator jangan hanya menjadi slogan karena sebenarnya inovasi bisa mulai dilakukan dari hal kecil dan murah.

 

"Saya pernah membuktikan sendiri saat menjadi Bupati bahkan sampai mendapat penghargaan pada 2007. Saya mendapat penghargaan karena dapat membangun daerah dengan cost rendah. Semua Saya libatkan, petani, buruh, ASN dan terpenting para ahli," jelasnya.

 

Dalam upayanya mendorong tumbuh kembangnya inovasi di daerah, Pemprov Sumsel kata Herman Deru melaksanakannya secara komperhensif yakni dimulai dari hal yang paling mendasar yaitu membentuk mental inovator.

 

Ada 4 jurus utama yang dibeberkannya dalam acara tersebut yakni jurus 4S. Pertama ialah setiap orang adalah inovator, kedua bahwa setiap masalah menjadi peluang inovasi, ketiga sinergi dalam menyusun solusi serta setiap inovasi yang konkrit hasilnya.

 

Sementara itu Kepala Balitbangda Provinsi Sumsel Dr. Ekowati Retnaningsih menjelaskan bahwa Dewan Riset Daerah mempunyai tugas dan fungsi memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan untuk menyusun arah, prioritas, serta kerangka kebijakan pemerintah daerah di Bidang IPTEK.

 

Kemudian sebagai gudang pakar (brain trust) yang berperan aktif untuk mencarikan alternatif pemecahan permasalahan IPTEK yang dihadapi Pemerintah Provinsi.

 

Sementara itu mengenai total inovasi Sumsel sepanjang tahun 2019 yang berasal dari semua OPD dan Lembaga Litbang serta perguruan tinggi mencapai 795 inovasi. Inovasi itu terdiri dari tata Kelola pemerintah 70 inovasi, pelayanan publik 196 inovasi. Sedangkan  inovasi lainnya 529.

 

Adapun susunan pengurus DRD Sumsel periode 2020-2022 adalah bertindak selaku Pelindung adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel, Pengarah Sekda Sumsel dan Asisten Administrasi dan Umum Setda Provinsi Sumsel serta Penanggung Jawab Kepala Balitbangda Provinsi Sumsel.

 

Sementara itu sebagai Ketua Prof. Dr. IR. Ri dit Pambayun, M.P, Sekretaris Dr.Tarech Rasyid, M.Si serta dibentuk pula Komisi-Komisi di antaranya Komisi Ketahanan Pangan Prof. Agus Joko dan Dr.Ir. Umar Harun, Komisi Pendidikan dan Kesehatan Dr.dr.Zulkarnaen, M.P dan Dr.Muhammad Idris, M.Pd. 

 

Komisi Energi dan Lingkungan Dr. Bambang Prayitno, dan Dr. Jaksen M.Amin, Komisi Ekonomi dan Teknologi Informasi Prof. Barnadette Robiani, M.Sc, dan Muhammad Izman Hesdiansyah Ph.D serta Komisi Agama dan Budaya Dr Ismail, M.Ag dan Dr Husni Thamrin, S.Pai, SH.MH. (red)