Direktur IPAC Arrahman: RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) Sebaiknya Ditinjau Ulang

LAJU SUMSEL, PALEMBANG - Belakangan ini Tanah Air tengah diramaikan oleh percakapan tentang Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila atau HIP, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Di dunia nyata sendiri telah terjadi aksi-aksi penolakan di beberapa titik di Tanah Air, saking seksinya pembahasan terkait RUU HIP tersebut seolah Negara ini telah terbebas dari Covid-19 karenanya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Public Administration Center (IPAC), Arrahman Syafebri, S.I.P memberikan pendapat saat diwawancarai awak media di kantor IPAC, Senin (29/6/2020).

"Pada dasarnya dari awal mestinya RUU HIP tersebut seyogyanya tidak perlu diajukan dan atau dibahas oleh DPR RI mengingat Pancasila keberadaan dan posisinya sudah final, sebagaimana kalau kita mengingat kembali pernyataan tersebut telah disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada suatu kesempatan acara tertentu yang disiarkan oleh Berita Satu beliau menyatakan ini saya kutip secara tekstual bahwa (Negara Pancasila ini sudah Final, tidak boleh dibicarakan lagi, kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari UUD 45, dari NKRI, dari kebhinnekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali, kalau itu ada ormas yang seperti itu ya kita gebuk). Dari Pernyataan Bapak Presiden tersebut dapat diketahui bahwasannya Pancasila tidak boleh lagi untuk diutak-atik baik bentuk, isi dan keberadaannya," bebernya.

Rahman menambahkan "dengan begitu Rancangan Undang-undang HIP sebaiknya ditinjau ulang, dan juga kita berharap para Bapak-bapak dan Ibu-ibu terhormat Anggota DPR RI kita di senayan untuk lebih bijak, janganlah lagi menghamburkan waktu, tenaga, pikiran dan anggaran untuk sesuatu yang sudah final lebih baik kerahkan tenaga pikiran waktu anggaran untuk hal yang lebih bermanfaat dan urgent yang dibutuhkan oleh masyarakat kita hari-hari ini. Seperti upaya untuk penanggulangan Covid-19, mengatasi angka Pengangguran, tingkat kemiskinan, serta taraf pendidikan, untuk pendidikan sendiri pikirkan fasilitas Guru-guru kita mengingat beberapa bulan ke depan nampaknya masih belajar menggunakan aplikasi daring yang mana hal tersebut membutuhkan support dari pemerintah baik biaya maupun fasilitas berupa internet, pikirkan juga Siswa-siswi atau pelajar kita di seluruh Tanah Air terutama dari kalangan menengah ke bawah yang membutuhkan kehadiran pemerintah, disamping itu masih banyak lagi kerja-kerja lainnya yang bisa diupayakan untuk kemajuan Bangsa dan Negara," ungkapnya Lagi.

Terakhir Rahman menyampaikan "Seharusnya dewasa ini Pemerintah bisa lebih peka terhadap kondisi sosial masyarakat, dengarkan aspirasi masyarakat di bawah, mereka yang merasakan perih letihnya hari-hari, terapkanlah juga model Button Up bukan melulu Top Down, agar apa yang dibutuhkan masyarakat dan yang dikerjakan oleh Pemerintah bisa ballance, sehingga membuahkan hasil yang benar-benar manfaat untuk semuanya," tutupnya. (red)