LAJU SUMSEL, PALEMBANG - Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya menyampaikan jawaban Gubernur Sumsel terkait pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumsel terhadap Raperda perubahan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2021.
Jawaban tersebut disampikan Mawardi dalam rapat paripurna XXXVII DPRD Sumsel di ruang rapat paripurna DPRD Sumsel, Senin (27/9).
Dimana ada sejumlah poin penting disampaikan sebagai jawaban kepada sembilan fraksi DPRD Sumsel yang sebelumnya telah menyampaikan pemandangannya atas raperda perubahan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2021.
Poin penting tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, sektor pertanian, pengangkatan guru honorer, kebijakan angkutan batubara, pajak, pendidikan, hingga pembinaan dan pengembangan BUMD.
"Ini untuk menyelaraskan antara eksekutif dan legislatif. Kita memaparkan kebijakan yang akan dilakukan melalui raperda tersebut," kata Mawardi.
Dia menyebut, Pemprov Sumsel tetap akan menyeimbangkan dalam pengalokasian anggaran sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut dapat lebih efektif.
"Kita menginginkan anggaran ini bukan hanya terserap tapi juga efektif dalam membangun daerah. Sebab itulah, kita sangat berterima kasih atas saran yang telah diberikan dewan sehingga Sumsel ini sejalan dengan visi misi Maju Untuk Semua," terangnya.
Dalam rapat paripurna sebelumnya, Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel memberikan pandangan baik terhadap Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sumsel tahun 2021.
Seperti yang disampaikan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya Ahmad Toha.
PKS mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel yang memberikan anggaran kepada Pemkot berupa pembangunan infrastruktur jalan/jembatan flyover.
"Kita semua berharap bantuan tersebut dapat memberikan kemudahan masyarakat Kota Palembang dalam menjalankan aktivitas kesehariannya serta mampu menunjang kelancaran pertumbuhan perekonomian baik masyarakat Kota Palembang atau masyarakat Sumsel pada umumnya," katanya.
Tidak hanya itu, fraksi PKS juga mendukung Pemprov Sumsel atas pengangkatan tenaga penyuluh pertanian sebanyak 400 orang.
"Kami apresiasi kepada Pemprov Sumsel atas adanya pengakatan tenaga penyuluh pertanian ini. Kita harap kebijakan ini menjadi langkah yang dapat meningkatkan produksi hasil pertanian sehingga menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Sumsel," ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan Fraksi Partai Nasdem melalui jubirnya Sri Sutandi. Partai Nasdem juga menyampaikan dukungannya atas pengangkatan tenaga penyuluh baik pertanian, perkebunan dan perikanan, diharapkan untuk diberdayakan sebaik-baiknya.
Di sisi lain, Partai Nasdem juga mendukung sepenuhnya langkah Gubernur Sumsel yang memberikan tunjangan belajar daring khusus untuk guru honor di Sumsel. "Kami harapkan program ini terus berlanjut," ucapnya.
Di samping itu juga, Fraksi Nasdem mengharapkan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemprov Sumsel agar dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah dapat dilakukan secara efisian, efektif dan transparan serta akuntabel.
Sementara itu, Pimpinan rapat Kartika Sandra Desi mengatakan, jawaban tersebut telah disampaikan secara rinci. Sembilan fraksi di DPRD Sumsel menyetujui jawaban yang diberikan tersebut.
"Pemandangan dan jawaban dari Gubernur ini akan dikoordinasikan. Fraksi akan menggelar rapat lanjutan bersama OPD terkait di lingkungan Pemprov Sumsel," pungkasnya.
Hadir dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel H SA Supriono, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra H. Rosidin Hasan, dan sejumlah anggota DPRD Sumsel serta Kepala OPD terkait di lingkungan Pemprov Sumsel.
(ril/hum)
Komentar