Tingkatkan Kualitas Laporan Untuk Transparansi

 

Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan focus group discussion (FGD) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) Konsolidasian bersama BPKAD se-Sumatera Selatan. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2023 di Ruang Rapat Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan yang dihadiri peserta secara luring dan daring.

 

Peserta dari BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, Kab OKI, Kab Ogan Ilir, Kota Palembang, dan Kota  Prabumulih hadir secara onsite. Semenatara secara online, peserta dari Badan Pengelola Kuangan dan Aset Daerah Kab Banyuasin, Kota Lubuk linggau, Kab Lahat, Kab Muara Enim, Kota Pagar Alam, Kab Empat Lawang, Kab Ogan Komering Selatan, KAB OKU, KAb OKU Timur, Kab Musi Banyuasin, Kab Musi Rawas, Kab Musi Rawas Utara, dan Kab Penukal Abab Lematang Ilir hadir melalui zoom meeting.

 

FGD tersebut membahas upaya peningkatan kualitas laporan melalui optimalisasi Aplikasi Financial Management Information System (FMIS) dan penyampaian dan interkoneksi data  pada SIKD. Aplikasi FMIS merupakan  hasil pengembangan aplikasi SIMDA oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 

 

Catur Wahyudi, Kepala Seksi Standarisasi Sistem Informasi Keuangan Daerah, Subdit Tranformasi SIKD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dalam acara tersebut menyebut salah satu manfaat interkoneksi data transaksi Pemda adalah mempermudah monitoring penyerapan APBD harian per OPD atau Dinas oleh pejabat daerah.

 

Secara umum terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya anomali data. Diantaranya karena adanya kesalahan dalam proses input data. Hal ini umumnya terjadi pada saat proses penginputan data pada aplikasi keuangan oleh Pemda. Transaksi yang diinputkan itu belum dilakukan posting. 

 

Proses posting ini terkait proses bisnis penatausahaan di daerah yang beragam dimana periode konsolidasi. Ada yang harian, mingguan, atau bulanan. Sementara kegagalan penarikan data ke SIKD, disebabkan oleh sistem. Hal ini biasanya diakibatkan oleh permasalahan teknis seperti, Jaringan internet, kesalahan konfigurasi, maupun ada permasalahan pada perangkat server sumber database.

 

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari kegiatan forum koordinasi pengelola keuangan negara (FKPKN) Sumatera Selatan. Kegiatan ini bertujuan selain untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, juga merupakan bentuk koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 

 

Endah Mutiningrum, pegawai BPKAD Ogan Ilir yang mengatakan, acara sangat bermanfaat dalam rangka untuk pengingkatan  akuntabilitas dan laporan antara pemerintah pusat dan daearah. Demikian pula Fedina Iskandar dari BPKAD Kota Palembang yang mengakui bahwa  acara ini sangat membantu dalam rangka menjalin koordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, khususnya terkait dengan FMIS  untuk peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Palembang.

 

Salah satu wujud dari akuntabilitas pemerintah adalah tranparansi atas informasi pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Informasi yang transparan tersebut harus  akurat, handal dan cepat. Dengan meningkatnya kualitas LKPD maka transparansi juga akan meningkat, sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat. Semoga FGD ini menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan itu.