oleh

76 Persen Responden Memilih Kolom Ganti, Apakah maksudnya Ganti Wali Kota Pagar Alam?

-Daerah, dibaca 691 x

LAJU SUMSEL, PAGAR ALAM - Tingkat elektabilitas, akseptabilitas serta popularitas merupakan komponen utama untuk menentukan seseorang itu bisa masuk dan ikut dalam sebuah kontestasi politik pada 2024 mendatang. 

Sebuah survei dan polling independen yang diadakan oleh salah satu akun media sosial di kota Pagar Alam memberikan pilihan kolom "Lanjut atau Ganti" dengan menampilkan ilustrasi figur memakai setelan putih duduk di sebuah kursi dengan hasilnya sebanyak 76 persen responden memilih kolom "Ganti". 
 
Meski tidak secara gamblang menyebutkan konteks apa yang menjadi tema polling, banyak masyarakat menduga survei atau polling ini erat kaitannya dengan kontestasi politik daerah jelang pemilu 2024 kelak sehingga perlu diadakan forum partisipasi bagi masyarakat untuk mengekspresikan penilaiannya terhadap figur tertentu. 
 
Menilik hasil 76 persen responden memilih kolom "Ganti" pada polling ini. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ini adalah persepsi publik terhadap kinerja pemerintah kota Pagar Alam yang akhir-akhir ini sering mendapat persepsi dan citra negatif terutama soal program-program pemerintah daerah yang dinilai selama 5 tahun ini gagal mensejahterakan masyarakat. 
 
Pengamat politik dan kebijakan publik, Bachtiar Hamzah, S.IP., MH menilai besar kecilnya nilai positif atau negatif seorang kepala pemerintahan di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh persepsi serta output atau hasil kinerja yang dapat dilihat atau dinilai langsung oleh publik di daerah tersebut sehingga masyarakat dengan sendirinya dapat memberikan sebuah nilai apresiasi yang hasilnya sangat bergantung dari apa yang dilihat atau dirasakan masyarakat setempat. 
 
"Negara kita memberikan peluang dan waktu selama 5 tahun bagi seorang kepala daerah untuk menunjukkan karya dan kinerja dan tentunya hal ini wajib sesuai dengan harapan masyarakat di daerah tersebut sebagai sebuah investasi politik jika figur tersebut ingin mencalonkan diri kembali sehingga di akhir masa kepemimpinan sang kepala daerah, masyarakat dapat menilai apakah ia berhasil atau gagal, dan hal ini sangat berpengaruh terhadap tingkat elektabilitas dan akseptabilitas jika sang kepala daerah tersebut ingin mencalonkan diri kembali untuk priode selanjutnya," terangnya kepada Laju Sumsel.Co.Id, Sabtu (28/01/2023).
 
Dikatakan Bachtiar saat ini masyarakat sudah semakin cerdas juga sangat kritis dengan kondisi yang terjadi serta mampu membuat sebuah penilian secara fair terhadap kinerja pemerintah. Jika sebuah pemerintahan mampu mensejahterakan rakyat maka tentu akan mendapatkan citra positif, sebaliknya juga dinilai gagal maka tentu otomatis akan mendapat citra negatif dari masyarakat. 
 
"Masyarakat sudah sangat kritis dan mampu memberikan nilai apakah seorang kepala daerah itu berhasil atau gagal hal ini bergantung dari sejauh mana kinerja yang di tunjukkan selama ia menjabat. Jika dirasakan banyak memberikan kemajuan maka otomatis masyarakat akan memberikan dukungan lagi namun jika dinilai gagal maka akan sukar untuk mendapatkan simpati serta dukungan lagi," tambahnya. 
 
Bachtiar juga mengatakan dengan kemudahan dan derasnya arus informasi yang bisa diperoleh masyarakat juga menjadi faktor kunci soal citra seorang kepala daerah selama menjabat. Hal ini membuktikan bahwa citra baik atau buruk itu sangat dipengaruhi oleh publikasi terhadap kepala daerah tersebut. Jika publikasi yang didapat lebih banyak menunjukkan ketidak mampuan serta kinerja buruk maka itu juga sangat mempengaruhi persepsi publik tentang figur kepala daerah tersebut. 
 
"Misalnya jika proyek pemerintah daerah itu ternyata tidak bisa dimanfaatkan masyarakat atau banyak kegiatan proyek di daerah tersebut tersandung masalah hukum atau ternyata dinilai cuma untuk kepentingkan pihak tertentu saja maka publikasi semacam ini akan sangat mempengaruhi persepsi publik yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat setempat," terangnya. 
 
Demikian juga dengan dukungan partai politik untuk kepentingan pencalonan figur kepala daerah lanjut Bachtiar. Di mana setiap parpol pasti akan melakukan survei internal maupun bekerjasama dengan lembaga lain untuk membuat sebuah laporan ilmiah apakah seorang figur itu pantas atau layak mendapat dukungan politik parpol dan setiap figur calon kepala daerah termasuk calon petahana tentunya akan disurvei sejauh mana nilainya di mata publik yang akan menentukan apakah figur tersebut akan mendapat dukungan atau tidak. 
 
"Sebuah survei independen yang diadakan oleh masyarakat bisa sangat berguna dan jadi bahan rujukan bagi parpol di samping mereka mengadakannya sendiri dan tentunya dengan adanya survei independen ini saya nilai akan memudahkan dan sangat membantu kerja parpol untuk menentukan kepada siapa dukungannya akan diberikan nantinya," pungkasnya.
 
Laporan: Taufik Hidayat
 
Sertifikat
Sertifikat kampung English
Piagam 3

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komentar

0 comments