Pemerintah Sumbang Rp34,67 triliun Lebih Pada Sektor Rill di Momen Nataru

 

Hari besar keagamaan Natal 2022 dan tahun baru 2023 (Nataru) tinggal hitungan hari. Lazimnya, momentum perayaan hari besar ini akan menyebabkan lonjakan permintaan di sektor pangan, transportasi, leisure, perhotelan, dan berbagai sektor lainnya. Fenomena naiknya permintaan ini membawa berkah bagi dunia usaha dan perekonomian. Termasuk perekonomian di Sumatera Selatan.

 

Pemerintah telah menyiapkan berbagai hal menyambut perayaan hari besar tersebut. Polda Sumatera Selatan menyiagakan 3.758 personil gabungan dalam operasi lilin yang mulai dilaksanakan 23 Desember 2022 sampai 2 Januari 2023.

 

Satgas Pangan Provinsi Sumatera Selatan pun telah memastikan stok pangan seperti beras, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, telur, dan minyak goreng aman, bahkan dalam jumlah cukup sampai bulan Februari 2023. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan juga telah menyiapkan uang kartal sekitar Rp3,1 triliun untuk memenuhi kebutuhan aktivitas ekonomi masyarakat. 

 

Ekonom dari Universitas Airlangga Rudi Purwono mengatakan, ada dampak positif dari Hari Raya Natal dan Tahun Baru untuk perekonomian. Masyarakat yang bergerak, meningkat konsumsinya akan membuat perekonomian berputar. Dari sisi penghitungan pertumbuhan ekonomi, hal ini akan menaikkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Selatan dari sisi konsumsi masyarakat (C). 

 

Tapi perlu kita ketahui, dalam periode waktu istimewa ini, pertumbuhan ekonomi tidak saja disumbang komponen konsumsi masyarakat yang meningkat. Tapi juga oleh kontribusi Pemerintah.

 

Seperti apa kontribusi Pemerintah dalam perekonomian di momen Nataru ini?

 

Belanja pemerintah melalui APBN dan APBD di Sumatera Selatan sampai dengan  bulan November 2022 berpotensi masuk ke sektor riil sebesar Rp34,67 triliun. Data ini merujuk pada Laporan Asset and Liability Committee (ALCo) Kementerian Keuangan Sumatera Selatan yang di-lead Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan. 

 

Belanja APBN di Sumatera Selatan per 30 November 2022 adalah sebesar Rp39,19 triliun. Terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp11,3 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp27,88 triliun. Belanja pemerintah pusat ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp4,69 triliun, belanja barang sebesar Rp4,32 triliun, belanja modal sebesar Rp2,27 triliun, dan belanja sosial sebesar Rp16,81 miliar. 

 

Sementara belanja APBD adalah sebesar Rp28,82 triliun. Terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp18,13 triliun, Belanja Modal sebesar Rp5,23 triliun, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp17,12 miliar, dan Belanja Transfer sebesar Rp5,44 triliun.

 

Seperti diketahui,  salah satu indikator yang menjadi ukuran untuk mengetahui kondisi perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data PDRB.  Angka PDRB dapat dihitung melalui tiga pendekatan yaitu Pendekatan Produksi, Pendekatan Pendapatan, dan Pendekatan Pengeluaran. Ketiga pendekatan tadi akan menghasilkan angka yang sama.

 

Dalam Pendekatan Pengeluaran, besaran nilai berasal dari produk barang dan jasa yang digunakan sebagai konsumsi akhir oleh rumah tangga atau masyarakat (C), pengeluaran pemerintah (G) ditambah dengan investasi (I), serta ekspor neto (ekspor dikurang impor).

 

Laporan ALCo menyebut, kontribusi belanja gabungan pemerintah ke sektor riil dari komponen konsumsi pemerintah (G) adalah sebesar Rp26,62 triliun, dari komponen konsumsi privat (C) sebesar Rp520,02 miliar, dan dari komponen investasi pemerintah (I) sebesar Rp7,52 triliun. 

 

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah ini merupakan pengeluaran atas barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah untuk konsumsi akhir. Terdiri dari pengeluaran konsumsi kolektif dan pengeluaran konsumsi individu. Pengeluaran konsumsi kolektif adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menghasilkan barang dan jasa yang tidak terbatas jumlahnya dan bisa diakses seluruh masyarakat, contoh jasa pertahanan dan keamanan oleh TNI/Polri. Sedangkan Pengeluaran Konsumsi Individu adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menghasilkan barang dan jasa yang terbatas jumlahnya dan hanya dapat dikonsumsi apabila memenuhi syarat tertentu, biasanya harga. Contohnya, pelayanan kesehatan di rumah sakit atau puskesmas, dan jasa pendidikan di sekolah atau universitas.

 

Dari sisi moneter, belanja pemerintah ini juga menyebabkan terjadinya ekspansi likuiditas sebesar Rp2,67 triliun. Kontribusi ini akan semakin meningkat seiring naiknya realisasi belanja APBN dan APBD sampai dengan akhir tahun 2022. Dengan demikian, belanja pemerintah ikut andil menyumbang lebih dari Rp34,67 triliun pada sektor rill pada momen nataru tahun ini. 

 

Tidak ketinggalan, Pemerintah juga mengantisipasi inflasi akibat naiknya harga barang-barang. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Selatan telah membahas upaya pengendalian inflasi menjelang Nataru, pada 12 Desember kemarin,  supaya inflasi yang bergerak masih dalam koridor yang bisa dikendalikan Bank Indonesia dan Pemerintah. 

 

Tinggal sekarang, kita semua, masyarakat Sumatera Selatan mesti mendukung Pemerintah menjaga kelancaran, keamanan, dan kenyamanan perayaan Hari Besar Keagamaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, agar momen istimewa tahunan ini membawa dampak positif bagi dunia usaha dan perekonomian Sumatera Selatan.