Dampak PPKM terhadap Kesehatan Mental Individu di Indonesia

Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Unsri (Peminatan Epidemiologi)

Email: yuyun25adehani@gmail.com

 

Semenjak adanya pandemi COVID-19, pemerintah menciptakan berbagai upaya untuk mencegah penularan virus di antara masyarakat. Salah satunya adalah dengan menciptakan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang merupakan kebijakan Pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. PPKM mengalami beberapa kali masa transisi, diawali dengan PPKM, lalu menjadi PPKM mikro, setelah itu menjadi PPKM darurat, dan untuk saat ini ditetapkan menjadi PPKM level 3 dan 4. 

 

PPKM tentu saja membawa dampak kepada masyarakat. Salah satunya adalah kesehatan mental. Menurut WHO, kesehatan mental adalah kondisi mental yang tidak adanya gangguan atau kecacatan mental. Contoh-contoh gangguan mental termasuk depresi, gangguan kecemasan, gangguan perilaku, gangguan afektif bipolar dan psikosis [dikutip dari penelitian Taufik, dkk (2020)] . 

 

PPKM dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Karena PPKM, ruang gerak seseorang menjadi terhambat. Harus selalu berada di rumah, social distancing di mana-mana, perusahaan atau tempat bekerja kesulitan untuk beroperasi, serta di sektor pendidikan pun harus melaksanakan kegiatan belajar-mengajar online di rumah masing-masing dimana hal-hal inilah yang harus terjadi selama PPKM dan turut menjadi pemicu terganggunya kesehatan mental.

 

 

Ada berbagai dampak psikologi yang dapat terjadi pada suatu individu akibat dari PPKM yang tak berkesudahan. Dikutip dari Tribun Kesehatan, 11 Oktober 2021, psikologi klinis anak dan keluarga, Anna Surti Ariani, S.Psi., M.Si., Psi., menyatakan bahwa diperpanjangnya PPKM darurat mungkin membawa pengaruh bagi masyarakat terutama pada kesehatan mental. Jika tidak diperpanjang justru akan berpengaruh besar pada kesehatan mental. Saat PPKM, beberapa perusahaan tak bisa beroperasi. Sehingga tidak punya dana untuk membayar karyawan yang berdampak pada pemberhentian kerja. Kondisi-kondisi ini kata Anna dapat membuat kecemasan meningkat. Ditambah orang akan alami depresi karena terus berada di rumah. Dapat memicu pertengkaran dengan anggota keluarga dan sebagainya. 

 

 

Sebelum dilaksanakannya PPKM, pemerintah menerapkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang menjadi peraturan pertama yang diberlakukan pemerintah guna menghalau COVID-19. Bicara tentang PSBB dan PPKM tentu saja ada perbedaan antara keduanya. Dimana dalam kebijakan PSBB hampir semua kegiatan 100% dilakukan dari rumah seperti bekerja, sekolah dan beribadah. Berbeda dengan PPKM di mana sudah ada pelonggaran seperti menerapkan WFH (Work from Home) 75%, kegiatan restoran dine in sebesar 25%, jam operasional pusat perbelanjaan sampai pukul 20.00 WIB, dan kapasitas tempat ibadah sebesar 50% dengan menerapkan protokol kesehatan. 

 

 

Berdasarkan perbedaan antara PSBB dan PPKM yang telah disebutkan, maka yang lebih berdampak dalam mempengaruhi kesehatan mental adalah kebijakan PSBB. PSBB dibentuk pertama kali sebagai kebijakan dalam pembatasan kegiatan sosial masyarakat di luar rumah dan poin-poin yang dibentuk dalam PSBB juga lebih ketat daripada PPKM. Ketika PSBB dibentuk, masyarakat pun merasakan keadaan yang berbeda secara tiba-tiba. Hal ini memberikan dampak “kaget” terhadap psikologis masyarakat. Berbeda dengan PPKM yang telah memberikan kelonggaran pada masyarakat untuk beraktivitas. Sehingga dalam kebijakan PPKM masih memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati bersosialisasi di luar rumah. Akan tetapi kebijakan PPKM masih berdampak cukup besar bagi kesehatan mental masyarakat.

 

Penerapan PPKM di Indonesia dinilai kurang efektif. Sebab, penerapannya tidak dilaksanakan secara komprehensif, konsisten dan tegas atau bisa disebut masih setengah hati menerapkannya. Sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ahli Epidemiologi Lapangan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah Yudhi Wibowo menyatakan bahwa kebijakan PPKM ternyata belum mampu menurunkan kasus COVID-19. Yang terjadi justru sebaliknya, angka COVID-19 terus naik.

 

"Sebab, PPKM bersifat kompromistis atau setengah hati. Sebab, belum seluruh daerah menerapkan secara konsisten dan tegas. Akibatnya, justru kasus mengalami lonjakan," kata Yudhi dalam keterangan tertulis, Senin (1/2) [dikutip dari Media Indonesia, 1 Februari 2021].

 

PPKM dinilai kurang efektif juga dikarenakan masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan di luar rumah tanpa benar-benar mematuhi protokol kesehatan. Salah satu contoh yang dilakukan masyakarat adalah pergi liburan berkedok perjalanan dinas ataupun nongkrong di luar rumah dimana hal tersebut berpotensi menjadi salah satu sumber penularan COVID-19. 

 

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh presiden Jokowi, dikutip dari Deutsche Welle, 3 Februari 2021, mengatakan bahwa esensi dari kebijakan PPKM sejatinya adalah membatasi mobilitas warga. Namun, ia mengaku implementasinya di lapangan tidak tegas dan tidak konsisten. Menurutnya mobilitas masyarakat masih saja tinggi yang berujung pada naiknya kasus COVID-19. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat sangat diperlukan guna mencegah penularan COVID-19 di tingkat lokal dengan membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan serta tetap disiplin menerapkan 3M (mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak).

 

 

Daerah yang menerapkan PPKM di wilayah Sumatera Selatan salah satunya yaitu Kota Palembang. Penerapan PPKM di Kota Palembang dapat memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi beberapa perusahaan atau tempat kerja yang tidak bisa beroperasi. Hal ini tentu saja menyebabkan gangguan terhadap ekonomi. Dampak ekonomi ini juga sangat dirasakan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal seperti pedagang, tukang ojek, dan pengusaha warung makan yang mengalami penurunan pendapatan. 

 

Meskipun telah disebutkan sebelumnya bahwa pada PPKM semua toko boleh beroperasi hingga pukul 20.00 WIB, namun hal ini tetap saja berpengaruh pada pendapatan pekerja informal. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakat atau konsumen masih takut untuk keluar rumah karena takut tertularnya virus COVID-19 sehingga masyarakat lebih memilih untuk belanja kebutuhan sehari-hari melalui online shop (belanja online) ataupun melalui aplikasi pesan antar makanan. Sehingga bagi para pedagang yang tidak melayani sistem belanja online, tingkat penjualan mereka pun akan menurun dan mengakibatkan berkurangnya pendapatan.

 

 

Pada masa PPKM, para pekerja informal kesulitan untuk menerapkan work from home (WFH) sebagaimana yang dilakukan para pekerja formal seperti pegawai negeri dan pekerja kantoran yang masih dapat bekerja dari rumah. Pada sektor informal, penerapan sistem online masih sulit untuk dilakukan karena memang sistem WFH tidak cocok digunakan untuk sebagian pekerjaan informal. Sehingga, mereka tidak memiliki pemasukan lain jika pekerjaan mereka terhambat. Terjadinya penurunan pendapatan dapat menjadi pemicu terganggunya kesehatan mental seseorang. Hal ini tentu saja akan menjadi beban berat dan dapat menyebabkan seseorang stres atau depresi karena tidak adanya penghasilan untuk sekadar memenuhi kebutuhan primer harian.

 

 

Upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi COVID-19 khususnya kebijakan PPKM terhadap kesehatan mental, yaitu:

 

⮚ Upaya Preventif:

1. Pemerintah berupaya menanggulangi dampak pandemi COVID-19, khususnya untuk kesehatan mental, dengan menyusun pedoman dukungan kesehatan jiwa dan psikososial pada pandemi COVID-19. 

 

2. Pemerintah bekerja sama dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) dalam memberikan layanan Kesehatan Jiwa (SEJIWA) yaitu melalui call center 119 extension 8 masyarakat bisa mendapatkan edukasi, konsultasi, dan pendampingan psikologi untuk membantu masyarakat dalam mengatasi gangguan psikologis akibat pandemi COVID-19 [Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), 2021]

 

⮚ Berdasarkan penelitian Sulis Winurni (2020), upaya intervensi program kesehatan mental di masa pandemi COVID-19 yaitu Kementerian Kesehatan menginisiasi program Desa Siaga.

 

 

 

Faktor Individu

1. Kesulitan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi akibat PPKM

2. Rendahnya pemahaman sebagian masyarakat tentang dampak dari PPKM terhadap kesehatan mental

 

Faktor antarpribadi atau keluarga

1. Sikap acuh antar anggota keluarga tentang dampak dari PPKM yang dapat memengaruhi kesehatan mental

2. Stigma kesehatan mental di dalam keluarga

 

Faktor sosial masyarakat dan komunitas

1. Tidak mengetahui pentingnya masalah kesehatan mental akibat PPKM

2. Stigma kesehatan mental dianggap hal yang tabu di dalam komunitas

 

Faktor sosial, ekonomi, budaya dan kondisi lingkungan

1. Stigma masyarakat tentang kesehatan mental

2. Menurunnya tingkat pendapatan masyarakat yang terdampak PPKM

 

Faktor individu: kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan yang terjadi seperti pola belajar, sistem pekerjaan di tempat kerja, serta perubahan lainnya yang dilakukan di rumah akibat pandemi COVID-19 selama PPKM berlangsung dapat membuat seseorang merasa tertekan sehingga memengaruhi kesehatan mentalnya. Faktor lainnya yaitu masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat tentang dampak dari PPKM yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang. Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh kurangnya literasi masyarakat tentang masalah kesehatan mental akibat tekanan selama PPKM.

 

Faktor antarpribadi atau keluarga: sikap acuh antar anggota keluarga tentang dampak dari PPKM yang dapat memengaruhi kesehatan mental anggota keluarga lainnya. Sikap acuh tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya komunikasi antar anggota keluarga. Bagi suatu keluarga ataupun masyarakat masih melekat stigma tentang kesehatan mental bahwa gangguan masalah kesehatan mental hanya dialami oleh orang yang sudah dicap sebagai ODJG (orang dengan gangguan jiwa) saja. Padahal, kesehatan mental dapat dialami oleh siapapun yang dimulai dari dampak psikologi ringan seperti stress, gelisah, rasa cemas, frustasi dan dampak lainnya. Sehingga seseorang merasa hal tersebut bukanlah masalah yang berat.

 

Faktor sosial masyarakat dan komunitas: tidak mengetahui pentingnya masalah kesehatan mental akibat PPKM membuat seseorang menganggap bahwa hal tersebut hanyalah masalah yang ringan. Komunitas juga memengaruhi dampak PPKM terhadap kesehatan mental yaitu jika seseorang berada diantara komunitas yang masih menganggap bahwa kesehatan mental hal yang tabu maka akan sulit bagi seseorang untuk menceritakan masalah psikologi yang dialaminya, karena orang-orang disekitarnya tidak percaya.

 

Faktor sosial, ekonomi, budaya dan kondisi lingkungan: faktor sosial disini masih tentang stigma masyarakat tentang kesehatan mental. Stigma tersebut dapat mengakibatkan seseorang untuk lebih memilih bungkam atau tidak berkonsultasi kepada ahli padahal dirinya sendiri mengetahui dan sadar akan perubahan yang terjadi terhadap dirinya bahwa ia telah mengalami dampak psikologi ringan akibat tekanan selama pandemi COVID-19. Faktor ekonomi sangat berdampak selama PPKM sehingga orang-orang dengan pendapatan yang menurun akibat PPKM mengalami banyak tekanan karena harus tetap bisa memenuhi kebutuhannya.

 

 

Kesehatan mental adalah salah satu hal yang penting yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Kesehatan mental dapat memengaruhi cara seseorang untuk bertindak, berpikir, bersosialisasi, dan juga menangani stress. Apa yang akan terjadi jika kesehatan mental kita terganggu? Tentu saja kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan benar. Bahkan untuk berbicara dengan anggota keluarga saja rasanya sulit. Kita pasti merasa semua yang terjadi di sekitar kita serba salah.

 

Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan mental, salah satunya pada masa pandemi ini adalah ditetapkannya PPKM yang mengakibatkan kita harus bisa untuk tetap berada dalam rumah. Untuk sebagian orang, hal ini mungkin biasa saja tetapi tidak untuk sebagian orang lainnya. Misalnya seperti para pelajar yang harus belajar dari rumah yang menyebabkan mereka tidak bisa mengerti materi pelajaran dengan baik atau pekerja kantoran yang biasanya melakukan pekerjaan di kantor harus membiasakan diri dengan bekerja dan bersosialisasi melalui laptop seharian. Hal serupa juga bisa terjadi pada hubungan anggota keluarga, dimana semakin rentan terjadi konflik antar anggota keluarga.

 

Sebenarnya banyak cara yang dapat kita terapkan untuk mencegah gangguan kesehatan mental selama PPKM. Seperti melakukan kegiatan atau menciptakan kegiatan baru dalam rumah yang melibatkan seluruh anggota keluarga, mengikuti webinar tentang kesehatan mental, meluangkan waktu untuk diri sendiri seperti tidak selalu memikirkan pekerjaan ataupun tugas, belajar untuk selalu mensyukuri hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup kita misalnya seperti masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari walaupun itu dihadapkan dengan masalah. 

 

Komunikasi terbuka antara keluarga, kerabat dan teman juga sangat penting agar dapat saling memahami antara satu dengan lainnya. Salah satu hal yang penting juga adalah hindari untuk mendengarkan atau membaca informasi yang meresahkan dan belum tentu benar. Jika sudah merasa bahwa kesehatan mental anda terganggu, berkonsultasi dengan ahli dan dukungan dari orang sekitar adalah hal yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan yang lebih jauh. Oleh sebab itu, mulailah patahkan stigma bahwa PPKM hanya memberikan dampak yang buruk, tetapi lihat juga dari sisi yang lainnya.